Pemerintah Kota Kendari terus mendorong penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai pendekatan pemberdayaan. Salah satunya diwujudkan melalui program Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) yang menjadi bagian dari pendekatan operasional. Dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah kota berupaya menciptakan pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan ruang bagi tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi di lingkungan setempat.

Baca Selengkapnya : Bantuan P2MKP Rp4,13 Miliar untuk Genjot Sektor Perikanan

P2MKP Kota Kendari Dorong Partisipasi Masyarakat

Keberadaan P2MKP Kota Kendari diharapkan mampu menjadi wadah pengembangan potensi masyarakat, khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Program ini juga diarahkan untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi turut berperan dalam proses pelaksanaannya.

P2MKP Kota Kendari merupakan salah satu pendekatan yang mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat keterlibatan masyarakat pada pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan.

Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting karena warga merupakan pihak yang paling memahami potensi, kebutuhan, serta permasalahan di wilayah masing-masing. Dengan melibatkan masyarakat, program pembangunan diharapkan dapat disusun dan dilaksanakan secara lebih tepat sasaran.

Melalui pendekatan pemberdayaan, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi ekonomi yang dimiliki. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan pelatihan, pengembangan usaha, serta pemanfaatan sumber daya lokal.

Dalam konteks kelautan dan perikanan, penguatan kapasitas masyarakat menjadi penting untuk mendukung tumbuhnya pelaku usaha yang mandiri dan mampu bersaing.

Salah satu arah pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat adalah memperluas pemasaran produk agar dapat menjangkau pasar yang lebih besar. Pasar ritel modern menjadi salah satu peluang pemasaran yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk masyarakat.

Keberadaan akses pasar yang lebih luas diharapkan mampu membuka kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk kepada konsumen yang lebih beragam.

Pengembangan Produk dan Peluang Pasar Ritel Modern

Produk yang dihasilkan masyarakat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lingkungan sekitar, tetapi juga memiliki peluang untuk dipasarkan melalui jaringan perdagangan yang lebih luas.

Namun, untuk memasuki pasar ritel modern, pelaku usaha perlu memperhatikan sejumlah aspek, seperti kualitas produk, konsistensi produksi, kemasan, kebersihan, keamanan pangan, serta kelengkapan perizinan sesuai jenis produk.

Persiapan tersebut diperlukan agar produk masyarakat mampu memenuhi persyaratan pasar dan memperoleh kepercayaan konsumen.

Sebagian hasil pengembangan program disebut telah memiliki perkembangan dalam pemasaran. Hal ini menjadi peluang untuk terus memperkuat hubungan antara pelaku usaha masyarakat dengan jaringan pemasaran yang tersedia.

Penguatan peran masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki arti penting dalam mendorong pemerataan pembangunan. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda sehingga pendekatan pemberdayaan perlu disesuaikan dengan kondisi setempat.

Melalui P2MKP, pengembangan kemampuan masyarakat dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha produktif. Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola usaha, meningkatkan kualitas produk, serta memahami peluang pemasaran.

Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk saling berbagi pengalaman dan membangun kerja sama dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.

Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kecamatan dan Kelurahan

Dengan adanya keterlibatan berbagai unsur masyarakat, program pemberdayaan diharapkan tidak hanya berjalan dalam jangka pendek, tetapi dapat berkembang menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat membutuhkan dukungan dan koordinasi berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran dalam memberikan pembinaan serta membuka peluang pengembangan, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi di wilayahnya.

Kerja sama dengan pelaku usaha dan jaringan pemasaran juga penting untuk memperluas akses produk masyarakat menuju pasar yang lebih kompetitif.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu terus diperhatikan agar masyarakat mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pasar. Pengetahuan mengenai pengelolaan usaha, inovasi produk, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi bekal penting bagi pelaku usaha lokal.

Melalui penguatan sinergi tersebut, P2MKP Kota Kendari diharapkan dapat mendukung pembangunan yang lebih partisipatif sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, pengembangan program ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian masyarakat, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperluas kesempatan ekonomi di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Keberadaan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) di Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan keterangan Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, sebanyak 84 unit P2MKP yang tersebar di Jawa Timur diperkirakan mampu membukukan omzet secara akumulatif hingga Rp500 miliar per tahun.

Potensi tersebut menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan perekonomian. Setiap unit P2MKP disebut dapat menghasilkan omzet sekitar Rp5 miliar per tahun melalui berbagai kegiatan usaha yang dijalankan.

Pelajari Selengkapnya : P2MKP Kota Kendari Perkuat Peran Pembangunan Masyarakat

P2MKP Menjadi Wadah Pengembangan Wirausaha Perikanan

Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha P2MKP Jawa Timur  juga tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Keberadaan lembaga ini sekaligus menjadi sarana berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan atau P2MKP merupakan lembaga permagangan dan pelatihan bagi wirausahawan di sektor kelautan dan perikanan. Lembaga ini dikelola secara swadaya oleh pelaku utama usaha, baik secara perorangan maupun kelompok.

Keberadaan P2MKP memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar secara langsung dari pelaku usaha yang telah memiliki pengalaman di bidangnya. Dengan sistem pelatihan dan permagangan, peserta dapat memperoleh pengetahuan praktis mengenai pengelolaan usaha perikanan.

Pengelola P2MKP berasal dari berbagai kalangan pelaku usaha, seperti pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, hingga nelayan. Pengalaman mereka menjadi salah satu modal penting dalam memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, P2MKP diharapkan mampu mencetak wirausahawan baru sekaligus meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang sudah berjalan.

Dalam pengembangannya, P2MKP mendapatkan pembinaan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui unit terkait di bidang pelatihan.

Pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan serta kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.

Dengan adanya pembinaan, lembaga P2MKP diharapkan dapat terus mengembangkan kegiatan pelatihan, memperluas jaringan usaha, serta meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Selain memberikan manfaat ekonomi bagi pengelolanya, P2MKP juga memiliki peran dalam menyebarluaskan keterampilan kepada masyarakat. Pengetahuan mengenai teknik budidaya, pengolahan hasil perikanan, hingga pengelolaan usaha menjadi materi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pelatihan.

Hal ini menjadikan P2MKP sebagai salah satu wadah pemberdayaan masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal.

Budidaya Lele Menjadi Peluang Usaha Masyarakat

Salah satu jenis usaha perikanan yang banyak diminati masyarakat adalah budidaya ikan lele. Komoditas ini memiliki daya tarik tersendiri karena kebutuhan modal awalnya relatif lebih terjangkau dibandingkan sejumlah komoditas budidaya perikanan lainnya.

Budidaya lele juga dapat dikembangkan dalam berbagai skala usaha, mulai dari usaha rumahan hingga kegiatan budidaya dengan kapasitas produksi lebih besar.

Bagi masyarakat yang ingin memulai usaha, budidaya lele dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengembangkan sumber pendapatan. Namun, keberhasilan usaha tetap membutuhkan pengetahuan mengenai pengelolaan kolam, pemilihan benih, pemberian pakan, pengendalian kualitas air, serta penanganan penyakit ikan.

Melalui keberadaan P2MKP, masyarakat dapat mempelajari berbagai tahapan tersebut secara langsung dari pelaku usaha yang berpengalaman.

Selain budidaya, peluang ekonomi juga dapat dikembangkan melalui pengolahan hasil perikanan. Produk olahan memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.

P2MKP Perkuat Ekonomi dan Kemandirian Masyarakat

Potensi omzet hingga Rp500 miliar per tahun dari 84 unit P2MKP di Jawa Timur menunjukkan besarnya peluang pengembangan usaha berbasis kelautan dan perikanan.

Keberadaan lembaga pelatihan mandiri ini tidak hanya mendukung kegiatan produksi, tetapi juga mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengembangkan potensi tersebut. Dengan pelatihan yang berkelanjutan, pengelolaan usaha yang baik, serta akses pemasaran yang semakin luas, sektor perikanan diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

P2MKP juga diharapkan terus menjadi tempat belajar dan berbagi pengalaman bagi masyarakat yang ingin menekuni usaha kelautan dan perikanan.

Melalui pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan pelaku usaha, potensi perikanan Jawa Timur dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng melalui bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan melaksanakan kegiatan ini. Klasifikasi penilaian terhadap Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP). Kegiatan tersebut berlangsung di P2MKP Jaya Sari sebagai bagian dari upaya pembinaan. Evaluasi kelembagaan pelatihan perikanan di wilayah Kabupaten Buleleng.

Kegiatan klasifikasi penilaian P2MKP ini dilaksanakan pada wilayah binaan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan. Pelaksanaan kegiatan menjadi salah satu langkah untuk mengetahui kondisi kelembagaan sekaligus melihat perkembangan P2MKP dalam menjalankan perannya sebagai pusat pelatihan mandiri bagi masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Informasi Lebih Lanjut : P2MKP Jawa Timur Berpotensi Hasilkan Omzet Rp500 Miliar

Dinas Perikanan Buleleng Lakukan Penilaian P2MKP

Kegiatan klasifikasi penilaian P2MKP Jaya Sari diikuti oleh sejumlah pejabat dan unsur teknis dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Peserta yang hadir meliputi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan, unsur Sumber Daya Manusia (SDM) Perikanan, serta Kepala Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Masyarakat Perikanan Kabupaten Buleleng.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi dalam proses pembinaan kelembagaan pelatihan perikanan. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat melihat secara langsung kondisi P2MKP sebagai lembaga yang memiliki peran dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perikanan.

Klasifikasi juga menjadi bagian dari upaya mengetahui perkembangan kelembagaan berdasarkan kondisi dan aktivitas yang dilaksanakan. Dengan demikian, hasil penilaian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pembinaan selanjutnya.

Perkuat Peran P2MKP dalam Pemberdayaan Masyarakat Perikanan

Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan atau P2MKP merupakan salah satu wadah pengembangan kapasitas masyarakat di bidang kelautan dan perikanan. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan.

P2MKP Jaya Sari menjadi salah satu lembaga yang mendapatkan perhatian melalui kegiatan klasifikasi dan penilaian tersebut. Keberadaan P2MKP di tengah masyarakat memiliki potensi untuk mendukung penyebarluasan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis di bidang perikanan.

Melalui pembinaan kelembagaan, P2MKP diharapkan mampu terus mengembangkan kegiatan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar pelatihan yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam aktivitas usaha dan pengembangan sektor perikanan.

Selain itu, penguatan kelembagaan P2MKP juga dapat mendukung peran masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Evaluasi Menjadi Dasar Pengembangan Kelembagaan

Klasifikasi penilaian P2MKP memiliki arti penting dalam proses pembinaan dan pengembangan lembaga pelatihan mandiri. Melalui kegiatan tersebut, kondisi kelembagaan dapat diketahui sehingga berbagai aspek yang masih perlu dikembangkan dapat menjadi perhatian bersama.

Penilaian kelembagaan juga dapat mendorong pengelola P2MKP untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi, pelaksanaan pelatihan, serta kontribusinya terhadap masyarakat.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat perikanan, keberadaan lembaga pelatihan yang berkembang menjadi salah satu unsur pendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat membutuhkan akses terhadap informasi dan keterampilan yang relevan agar mampu mengikuti perkembangan sektor perikanan.

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh perikanan, lembaga pelatihan, dan masyarakat perlu terus diperkuat.

Dukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng melalui kegiatan pembinaan seperti ini diharapkan dapat terus mendorong perkembangan P2MKP di wilayah binaannya.

Keberadaan P2MKP yang memiliki kelembagaan baik dan kegiatan pelatihan yang berkelanjutan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterampilan masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan upaya pemberdayaan masyarakat perikanan melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia.

Kegiatan klasifikasi penilaian di P2MKP Jaya Sari menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap keberlanjutan lembaga pelatihan mandiri. Melalui evaluasi dan pembinaan secara berkesinambungan, diharapkan P2MKP dapat semakin berperan dalam mendukung kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Buleleng.

Dengan adanya kegiatan ini, koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pelatihan diharapkan semakin kuat. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan kelembagaan P2MKP yang berkembang serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perikanan.

Pemerintah Kalurahan Srimulyo menggelar Sosialisasi dan Koordinasi Program Penguatan. Lembaga Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) serta Sinkronisasi Pembangunan Tahun Anggaran 2026 pada Sabtu (5/9/2026). Kegiatan berlangsung di Pendopo IKS Kalurahan Srimulyo sebagai upaya memperkuat koordinasi pembangunan sektor perikanan berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat.

Baca Selanjutnya : Dinas Perikanan Buleleng Gelar Klasifikasi Penilaian P2MKP

Sosialisasi P2MKP 2026 Infrastruktur Pendukung Perikanan

Dalam sosialisasi P2MKP 2026, peserta mendapatkan penjelasan mengenai lokasi pengembangan dan jenis infrastruktur pendukung yang telah direncanakan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan budidaya sekaligus mendukung aktivitas usaha perikanan masyarakat.

Beberapa jenis infrastruktur yang menjadi perhatian dalam program tersebut meliputi pembangunan corblok jalan akses lingkungan kolam, perbaikan drainase kawasan budidaya ikan air tawar, serta pemasangan lampu penerangan jalan di sekitar lokasi usaha perikanan warga.

Pembangunan sarana tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat dalam mengangkut benih, pakan, dan hasil panen ikan. Selain itu, perbaikan drainase berperan dalam mendukung pengelolaan aliran air kawasan budidaya, sedangkan penerangan jalan membantu meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan.

Sejumlah padukuhan di Kalurahan Srimulyo mendapatkan alokasi kegiatan pemberdayaan serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung perikanan.

Wilayah tersebut meliputi Bangkel, Bintaran Kulon, Bintaran Wetan, Cikal, Duwet Gentong, Jasem, Jolosutro, Kabregan, Klenggotan, Nglio, Payak Tengah, Plesedan, dan Prayan.

Penentuan lokasi kegiatan di masing-masing padukuhan diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat sesuai potensi dan kebutuhan wilayah. Dengan demikian, manfaat program pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Peningkatan SDM dan Teknologi Budidaya Perikanan

Selain pembangunan infrastruktur fisik, program P2MKP juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi perikanan lokal.

Kegiatan pelatihan mandiri mencakup pengembangan teknik budidaya modern, manajemen pembenihan, hingga inovasi pengolahan hasil perikanan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi sekaligus menambah nilai jual produk perikanan di masing-masing wilayah.

Koordinasi antara Pemerintah Kalurahan Srimulyo, Dukuh, TPK, PBJ, serta pengelola kelompok perikanan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program P2MKP Tahun Anggaran 2026.

Setiap unsur yang terlibat diharapkan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing agar seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pelatihan hingga penyediaan sarana pendukung, dapat berjalan sesuai perencanaan.

Dukuh dan ketua kelompok sasaran memiliki peran strategis karena memahami kondisi serta potensi perikanan di wilayah masing-masing. Mereka juga mengetahui berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan kegiatan budidaya maupun pengolahan ikan.

Keterlibatan unsur kewilayahan dan kelompok sasaran diharapkan mampu memastikan kegiatan pembinaan berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ulu-Ulu Kalurahan Srimulyo turut berperan dalam mengoordinasikan aspek tata ruang dan infrastruktur pendukung kawasan perikanan. Sementara itu, TPK dan PBJ menjalankan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan dan proses pengadaan barang maupun jasa.

Sinergi antarunsur tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kendala teknis sejak tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian kegiatan. Dengan pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan program diharapkan lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain membahas teknis pelatihan dan pembangunan sarana fisik, sosialisasi P2MKP 2026 juga menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Seluruh pihak yang terlibat diharapkan melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan kerja kalurahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Infrastruktur Memadai untuk Mendukung Produktivitas Perikanan

Dengan pengelolaan yang transparan, pemerintah kalurahan dan kelompok sasaran dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Program penguatan P2MKP bukan sekadar memberikan keterampilan budidaya kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan kalurahan.

Keterlibatan aktif masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan semangat gotong royong dan rasa memiliki terhadap fasilitas perikanan yang dibangun maupun dikembangkan secara bersama.

Pembangunan jalan lingkungan melalui corblok diharapkan mempermudah mobilitas pengiriman benih, pakan, dan hasil panen ikan. Perbaikan drainase juga diharapkan mendukung pengelolaan aliran air di kawasan kolam, sedangkan penerangan jalan dapat meningkatkan keamanan lingkungan budidaya pada malam hari.

Pemerintah Kalurahan Srimulyo berharap seluruh target program dapat terlaksana sesuai perencanaan dan kebutuhan masing-masing padukuhan.

Melalui sosialisasi dan koordinasi yang matang, sinergi antara pemerintah kalurahan, unsur kewilayahan, tim teknis, serta kelompok pembudidaya diharapkan semakin kuat.

Dengan demikian, pelaksanaan Program P2MKP Tahun Anggaran 2026 di Kalurahan Srimulyo dapat berjalan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Program ini diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas sektor perikanan, serta mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 223 Tahun 2026. Membahas Tentang rincian penerima dan lokasi kegiatan stimulan bantuan keuangan untuk penguatan kelembagaan. Serta infrastruktur pendukung Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Tahun Anggaran 2026.

Melalui keputusan tersebut, pemerintah daerah menetapkan wilayah kalurahan penerima bantuan. Lokasi sentra pembudidayaan hingga tingkat Rukun Tetangga (RT), jenis kegiatan pembinaan, serta besaran anggaran yang dialokasikan. Total pagu bantuan P2MKP dalam keputusan tersebut mencapai Rp4.130.000.000 atau Rp4,13 miliar.

Baca Juga : Sosialisasi P2MKP 2026, Srimulyo Perkuat Sinergi

P2MKP Bantul Sasar Penguatan Kelompok  Ikan

Program Bantuan P2MKP menjadi salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap pengembangan sektor perikanan berbasis masyarakat. Program ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan keterampilan pelaku usaha, serta mendorong pengolahan hasil perikanan yang memiliki nilai tambah.

Dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 223 Tahun 2026, setiap wilayah penerima program dilengkapi dengan rincian lokasi dan kegiatan masing-masing. Penetapan lokasi hingga tingkat RT bertujuan memperjelas sasaran pemberdayaan sekaligus memudahkan pemerintah dalam melakukan pemantauan pelaksanaan program.

Rincian tersebut juga menjadi pedoman bagi kelompok P2MKP dalam menjalankan kegiatan pelatihan dan pengembangan usaha perikanan sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Selain memperjelas sasaran bantuan, keputusan ini menjadi acuan bagi perangkat daerah terkait dalam melaksanakan pendampingan. Penyediaan sarana pelatihan, penyaluran kebutuhan pendukung, serta pengawasan efektivitas program.

Dengan demikian, bantuan P2MKP diharapkan tidak hanya mendukung pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kemampuan kelompok pembudidaya dan pengolah ikan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan total anggaran sebesar Rp4,13 miliar untuk mendukung penguatan infrastruktur dan sarana prasarana kegiatan P2MKP Tahun Anggaran 2026.

Alokasi bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan penunjang kawasan perikanan. Mulai dari aksesibilitas, sistem pengairan, fasilitas lingkungan, hingga sarana pelatihan bagi kelompok masyarakat.

Berdasarkan ringkasan kegiatan dalam keputusan tersebut, sejumlah program yang mendapatkan dukungan meliputi. – Aksesibilitas sentra perikanan: Pembangunan jalan produksi dan corblok jalan lingkungan untuk mempermudah pengangkutan pakan, benih, serta hasil panen ikan. – Infrastruktur lingkungan: Pembangunan talud sebagai penguat area sekitar kolam budidaya yang membutuhkan perlindungan dari risiko longsor. – Sistem pengairan budidaya: Pembangunan jaringan irigasi tersier untuk mendukung ketersediaan pasokan air bagi kolam-kolam perikanan darat. – Keamanan kawasan usaha: Penyediaan lampu penerangan jalan kampung di sekitar kawasan kolam untuk meningkatkan keamanan lingkungan pada malam hari.

Besaran Bantuan Disesuaikan dengan Kebutuhan Kegiatan

Besaran bantuan stimulan untuk masing-masing titik kegiatan berkisar antara Rp10 juta hingga Rp60 juta. Nilai tersebut disesuaikan dengan skala prioritas usaha kelompok dan kebutuhan infrastruktur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Bantul Nomor 223 Tahun 2026.

Melalui alokasi tersebut, pemerintah daerah berupaya memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah penerima bantuan.

Keputusan Bupati Bantul Nomor 223 Tahun 2026 juga mengatur tata kelola pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan. Seluruh biaya yang timbul akibat penetapan keputusan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

Lampiran keputusan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hukum tersebut. Oleh sebab itu, kelompok penerima bantuan dan pemerintah kalurahan yang terlibat dalam pendampingan perlu menjadikan rincian teknis dalam lampiran sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan

Penggunaan dana harus sesuai dengan program, lokasi, dan kelompok penerima yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan juga perlu mengikuti ketentuan administrasi dan mekanisme perubahan anggaran yang berlaku.

Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut penting untuk memastikan bantuan digunakan secara tepat sasaran. Selain itu, pengawasan yang baik dapat mempermudah pemantauan perkembangan program sekaligus mendukung transparansi pertanggungjawaban penggunaan dana publik.

Penetapan bantuan P2MKP senilai Rp4,13 miliar melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 223 Tahun 2026 menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam memperkuat sektor perikanan berbasis potensi lokal.

Dukungan terhadap infrastruktur, sarana pelatihan, dan penguatan kelembagaan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelompok pembudidaya serta pengolah ikan di Kabupaten Bantul.

Melalui pelaksanaan program yang terarah dan berkelanjutan, bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong produktivitas usaha perikanan, meningkatkan nilai tambah hasil produksi, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Pelatihan budidaya lele menjadi salah satu peluang bagi masyarakat yang ingin memulai maupun mengembangkan usaha di bidang perikanan. Menjawab kebutuhan tersebut, P2MKP Budidaya Lele Biofloc 165 – Food & Fisheries. Membuka program pelatihan budidaya lele, pelatihan ternak lele, serta penerapan cara budidaya lele menggunakan sistem bioflok.

Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada peserta dalam menjalankan usaha budidaya ikan lele. Melalui pendampingan secara personal, peserta akan mendapatkan pembelajaran mengenai metode, keterampilan. Hingga langkah strategis yang dapat diterapkan dalam setiap tahapan budidaya.

Baca Selengkapnya : P2MKP Penetapan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mengenal Pelatihan Budidaya Lele Sistem Bioflok

P2MKP bioflok merupakan salah satu metode budidaya ikan yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk membantu mengelola kualitas air dan memanfaatkan limbah organik dalam kolam. Metode ini menjadi alternatif bagi pembudidaya yang ingin mengoptimalkan pengelolaan kolam dengan teknik yang lebih terarah.

Melalui pelatihan budidaya lele sistem bioflok, peserta berkesempatan mempelajari prinsip dasar hingga penerapan teknik budidaya. Materi pembelajaran dapat menjadi bekal untuk memahami proses pemeliharaan ikan, pengelolaan kolam, serta berbagai aspek penting dalam menjalankan usaha ternak lele.

Dengan pemahaman yang baik, peserta diharapkan mampu menerapkan sistem bioflok sesuai dengan kondisi dan kebutuhan usaha masing-masing.

Pendampingan Personal untuk Peserta Pelatihan

Salah satu pendekatan yang ditawarkan P2MKP Biofloc 165 – Food & Fisheries adalah pendampingan secara personal. Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tetapi juga arahan mengenai penerapan metode budidaya dalam kegiatan usaha.

Pendampingan tersebut bertujuan membantu peserta memahami setiap proses secara lebih terstruktur. Mulai dari mempelajari metode budidaya, mengembangkan keterampilan teknis, hingga menyusun langkah strategis untuk menjalankan usaha perikanan.

Peserta juga mendapatkan pola pembelajaran yang dapat dipelajari dan diterapkan kembali secara mandiri. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat menjadi bekal dalam mengembangkan usaha budidaya lele secara berkelanjutan.

Belajar Cara Budidaya Lele dari Dasar hingga Pengembangan Usaha

Pelatihan ternak lele ini dapat menjadi pilihan bagi berbagai kalangan, baik pemula yang ingin mengenal dunia perikanan maupun pelaku usaha yang ingin meningkatkan keterampilan budidaya.

Pemahaman mengenai teknik pemeliharaan, pengelolaan kualitas air, pemberian pakan, dan pengendalian kondisi kolam merupakan beberapa aspek penting dalam kegiatan budidaya lele. Setiap aspek tersebut perlu diperhatikan agar proses pemeliharaan ikan dapat berjalan dengan baik.

Selain keterampilan teknis, calon pembudidaya juga perlu memahami perencanaan usaha. Pengelolaan biaya operasional, kebutuhan sarana budidaya, serta potensi pemasaran hasil panen menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memulai usaha.

Melalui program P2MKP Biofloc 165 – Food & Fisheries, peserta diarahkan untuk mempelajari pola budidaya yang dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan dan target masing-masing.

Membangun Peluang Usaha Perikanan melalui Sistem Bioflok

Budidaya ikan lele memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai usaha produktif. Permintaan ikan lele yang berasal dari rumah tangga, warung makan, hingga pelaku usaha kuliner membuat komoditas ini memiliki potensi pasar.

Namun, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh proses pemeliharaan ikan. Pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan, dan perencanaan yang matang juga diperlukan untuk mendukung keberlanjutan usaha.

Karena itu, mengikuti pelatihan budidaya lele sistem bioflok dapat menjadi langkah awal bagi masyarakat yang ingin memperoleh bekal sebelum terjun ke sektor perikanan.

P2MKP Biofloc 165 – Food & Fisheries hadir melalui program pelatihan dan pendampingan personal untuk membantu peserta mempelajari metode serta strategi budidaya lele. Harapannya, ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara konsisten sehingga peserta memiliki bekal untuk membangun dan mengembangkan usaha perikanan secara mandiri.

BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi besar dalam sektor perikanan air tawar. Salah satunya adalah budidaya ikan lele di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar. Menariknya, hasil budidaya lele dari wilayah tersebut mampu memasok hingga 2,5 ton ikan siap konsumsi ke Pulau Bali setiap minggu.

Potensi budidaya ikan lele Banyuwangi ini dikembangkan melalui Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Raja Lele. Pusat budidaya tersebut dirintis oleh Mohammad Samsul Arifin sejak 2004. Berawal dari usaha budidaya ikan air tawar, Raja Lele kini berkembang menjadi salah satu pemasok lele untuk sejumlah daerah.

Informasi Lebih Lanjut : P2MKP Biofloc 165 Food & Fisheries Buka Pelatihan Budidaya

Budidaya Lele Banyuwangi Memiliki 36 Kolam

P2MKP Banyuwangi menjadi Raja Lele berdiri di atas lahan seluas 1.200 meter persegi. Dari total luas lahan tersebut, sekitar 600 meter persegi dimanfaatkan sebagai area kolam budidaya. Saat ini, terdapat 36 kolam yang digunakan untuk mendukung proses pembibitan hingga pembesaran ikan lele.

Fasilitas tersebut juga menjadi tempat belajar bagi para petani dan nelayan yang ingin mengembangkan usaha perikanan air tawar. Dengan demikian, keberadaan P2MKP Raja Lele tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga mendukung peningkatan keterampilan masyarakat di bidang budidaya perikanan.

Menurut Samsul, seluruh kolam memiliki kapasitas sekitar 200 ribu benih dalam satu kali penebaran. Proses pembibitan hingga pembesaran membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan sebelum ikan siap dipanen.

“Kolam-kolam ini berkapasitas sekitar 200 ribu benih sekali tebar, di mana proses pembibitan dan pembesarannya memakan waktu tiga bulan,” jelas Samsul.

Pasok 2,5 Ton Lele ke Bali Setiap Minggu

Dari kapasitas produksi tersebut, P2MKP Raja Lele mampu mengirimkan sekitar 2,5 ton lele siap konsumsi ke Bali setiap minggu. Pasokan ini menjadi bukti bahwa hasil budidaya perikanan dari Banyuwangi memiliki peluang pasar yang cukup luas.

Untuk menjaga kualitas dan keseragaman ukuran ikan, para petani melakukan proses grading secara berkala. Kegiatan tersebut dilakukan setiap setengah bulan sekali dengan cara memisahkan ikan berdasarkan ukuran tubuhnya.

Proses grading memiliki peran penting dalam menjaga pertumbuhan ikan lele. Sebab, benih yang awalnya memiliki ukuran relatif sama dapat berkembang dengan kecepatan berbeda. Jika tidak dipisahkan, ikan berukuran lebih besar berpotensi memangsa ikan yang lebih kecil atau mengalami kanibalisme.

Setelah mencapai ukuran yang sesuai dengan permintaan pasar, ikan lele kemudian dipanen secara bertahap. Hasil panen selanjutnya dijual kepada pengepul berdasarkan ukuran dan kebutuhan konsumen.

Pasar Lele Banyuwangi Menjangkau Sejumlah Daerah

Pemasaran hasil budidaya P2MKP Raja Lele tidak hanya menyasar konsumen lokal. Produk perikanan tersebut juga dipasarkan ke sejumlah daerah di Jawa Timur dan Bali, seperti Gresik, Lamongan, serta Pulau Bali.

Namun, jenis produk yang dipasarkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Untuk pasar Bali, Samsul memasok lele ukuran konsumsi yang siap diolah menjadi berbagai hidangan. Sementara itu, permintaan dari Gresik dan Lamongan lebih banyak berupa bibit atau benih ikan lele.

Perbedaan ukuran ikan juga memengaruhi jumlah ekor dalam setiap kilogram. Untuk pengiriman ke Bali, satu kilogram lele biasanya berisi sekitar 8–10 ekor. Sementara itu, lele yang dipasarkan secara lokal memiliki ukuran lebih kecil, yakni sekitar 12–13 ekor per kilogram.

Adapun harga lele untuk pasar lokal berkisar Rp13.500 hingga Rp14.000 per kilogram. Harga tersebut menjadi salah satu informasi penting bagi konsumen dan pelaku usaha yang membutuhkan pasokan ikan lele.

Budidaya Lele Jadi Peluang Ekonomi Masyarakat

Keberhasilan P2MKP Raja Lele menunjukkan bahwa budidaya ikan air tawar memiliki prospek menjanjikan di Banyuwangi. Selain mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, usaha ini juga membuka peluang pemasaran antardaerah hingga luar provinsi.

Konsistensi produksi, pengelolaan kolam, serta penerapan grading menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas hasil panen. Di sisi lain, keberadaan pusat pelatihan seperti P2MKP Raja Lele dapat mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha perikanan secara lebih produktif.

Dengan pasokan mencapai 2,5 ton lele setiap minggu ke Bali, budidaya lele di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, menjadi salah satu potensi unggulan perikanan Banyuwangi yang patut terus dikembangkan.

PADANG (23/9/2026) – Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik Semester II Tahun 2026 dilaksanakan di sejumlah pusat penyediaan pangan di Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan ini menyasar dua lokasi, yakni Pasar Lubuk Buaya sebagai pasar tradisional dan Suzuya Stasiun Padang sebagai pasar modern.

Pahami Juga : P2MKP Banyuwangi Pasok 2,5 Ton Lele per Minggu ke Bali

Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Pasar Padang

Pengawasan P2MKP Produk Perikanan, tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Inspektur Mutu Stasiun PPMHKP Padang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, UPTD Pengujian dan  serta Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Padang.

Kegiatan ini bertujuan memastikan produk perikanan domestik yang beredar di masyarakat memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Selain itu, pengawasan menjadi langkah penting untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perikanan yang dikonsumsi sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya, tim pengawas melakukan pemeriksaan langsung terhadap sejumlah komoditas perikanan yang dipasarkan di lokasi sasaran. Beberapa jenis produk yang menjadi sampel pengawasan meliputi ikan kembung, ikan layang, dan ikan kering.

Petugas juga melakukan wawancara dengan pedagang untuk memperoleh informasi terkait identitas penjual, asal-usul komoditas, serta perkiraan volume penjualan setiap hari.

Pengumpulan informasi tersebut merupakan bagian dari penerapan ketertelusuran produk atau traceability. Melalui sistem ini, asal-usul dan riwayat peredaran hasil perikanan dapat diketahui sehingga memudahkan proses pengawasan apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan.

Selain pemeriksaan administrasi dan wawancara, tim melakukan pengukuran suhu pusat ikan secara langsung. Langkah ini bertujuan mengetahui kondisi penanganan dan penyimpanan produk, terutama dalam penerapan sistem rantai dingin atau cold chain.

Penerapan rantai dingin menjadi faktor penting dalam menjaga kesegaran dan mutu hasil perikanan. Pengendalian suhu yang tepat dapat memperlambat penurunan kualitas ikan selama proses penyimpanan, distribusi, hingga sampai ke tangan konsumen.

Sampel Produk Perikanan Diuji di Laboratorium

Setelah proses pengambilan sampel di pasar selesai, seluruh sampel dibawa ke Laboratorium Penguji Stasiun PPMHKP Padang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pengujian laboratorium dilakukan menggunakan beberapa metode, yaitu analisis kimia, uji sensori atau organoleptik, serta pengujian mikrobiologi. Ketiga metode tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi mutu dan keamanan produk perikanan.

Pada pengujian kimia, petugas melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi kemungkinan kandungan formalin pada sampel. Sementara itu, uji organoleptik dilakukan dengan menilai karakteristik produk melalui pengamatan sensori, seperti kondisi fisik, penampilan, dan karakteristik lainnya.

Adapun pengujian mikrobiologi mencakup beberapa parameter, yakni Angka Lempeng Total (ALT), Escherichia coli, dan Salmonella. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kondisi mikrobiologis produk serta mendeteksi kemungkinan adanya cemaran mikroorganisme yang dapat memengaruhi keamanan pangan.

Kombinasi pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, penilaian mutu hasil perikanan tidak hanya berdasarkan kondisi fisik produk, tetapi juga memperhatikan aspek kimia dan mikrobiologis.

Lindungi Konsumen melalui Pengawasan Keamanan Pangan

Melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu, BPPMHKP Padang terus berupaya memastikan produk perikanan domestik yang beredar memenuhi persyaratan yang berlaku.

Kegiatan ini sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menjaga kualitas pangan asal ikan. Sinergi antara pemerintah daerah, inspektur mutu, petugas pengawas, laboratorium pengujian, dan unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan yang efektif.

Hasil pengawasan diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

Di sisi lain, kegiatan tersebut juga diharapkan meningkatkan kesadaran pedagang mengenai pentingnya menjaga kualitas produk. Mulai dari memastikan asal-usul ikan, menerapkan cara penanganan yang baik, menjaga kebersihan tempat berjualan, hingga memperhatikan suhu penyimpanan.

Pengawasan yang dilakukan secara konsisten di pasar tradisional maupun modern menjadi salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat Kota Padang diharapkan dapat memperoleh produk perikanan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Upaya ini sekaligus mendukung peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan serta memperkuat sistem keamanan pangan di Sumatera Barat.

Upaya meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan usaha perikanan terus dilakukan melalui berbagai program pelatihan. Salah satunya melalui kegiatan pelatihan budidaya ikan terpadu yang diinisiasi Yayasan Tropenbos Indonesia Ketapang. Bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) yang dipimpin Acil.

Kegiatan bertema “Peningkatan Kapasitas Pelaku KUPS Perikanan melalui Pelatihan Budidaya Ikan Terpadu Tahun 2024” tersebut dihadiri Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kusnadi, bersama sejumlah staf.

Pelajari Juga : BPPMHKP Padang Awasi Mutu dan Keamanan Produk Perikanan

Pelatihan Budidaya Ikan Dorong Usaha Produktif Masyarakat

Pelatihan budidaya ikan terpadu ini mencakup materi budidaya ikan air tawar dan pembuatan pakan ikan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya pelaku Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Perikanan, dalam mengembangkan usaha produktif yang berkelanjutan.

Selain perwakilan KPH, kegiatan ini dihadiri Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan, Yayasan Tropenbos Indonesia, serta perwakilan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dari Pangkalan Telok, Pematang Gadong, Sungai Besar, dan Desa Pelang.

Dalam sambutannya, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan, Iwan Kurniawan, menyampaikan permohonan maaf dari kepala dinas yang belum dapat menghadiri kegiatan karena sedang menjalankan tugas kedinasan di Pontianak.

Iwan mengapresiasi inisiatif Yayasan Tropenbos Indonesia dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat. Menurutnya, program pelatihan seperti ini dapat membuka peluang usaha baru melalui kegiatan produktif tanpa harus bergantung pada pemanfaatan kawasan hutan.

Ia menilai pengembangan usaha perikanan dapat menjadi salah satu alternatif sumber penghasilan masyarakat sekitar hutan. Dengan keterampilan yang memadai, masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Iwan juga menyinggung perubahan kondisi lingkungan di Kabupaten Ketapang. Berdasarkan pengamatannya, kawasan perkebunan kelapa sawit semakin meluas dibandingkan kondisi hutan pada masa lalu. Perubahan tersebut turut memengaruhi kondisi lingkungan dan tata air di sejumlah wilayah.

Ia menceritakan pengalamannya di Kecamatan Tayap. Dahulu, wilayah tersebut dinilai tidak mudah mengalami banjir meskipun terjadi hujan lebat dan air pasang. Namun, kondisi saat ini mengalami perubahan, bahkan ketinggian air dapat mencapai sekitar setengah pintu mobil.

Pengalaman tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga lingkungan sekaligus mendorong pengembangan ekonomi masyarakat yang lebih berkelanjutan.

Potensi Budidaya Ikan Air Tawar dan Air Payau di Ketapang

Selain budidaya ikan air tawar, Iwan juga mendorong masyarakat untuk melihat peluang pengembangan perikanan air payau. Kabupaten Ketapang memiliki potensi sumber daya perikanan pesisir yang dapat dikembangkan secara bertanggung jawab.

Beberapa komoditas yang berpeluang dibudidayakan antara lain ikan bandeng, kakap, udang, dan udang windu. Selain itu, budidaya kepiting di kawasan hutan bakau juga dapat menjadi alternatif usaha melalui penggunaan kandang atau keramba yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan lingkungan.

Menurut Iwan, pengembangan usaha perikanan sebaiknya tidak hanya berfokus pada perairan tawar. Potensi kawasan pesisir juga perlu dimanfaatkan untuk memperluas pilihan usaha masyarakat.

Ia turut mencontohkan perkembangan usaha budidaya ikan di Kalimantan Selatan. Daerah tersebut memiliki pengusaha lokal yang memproduksi pakan ikan sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan para pembudidaya.

Iwan menegaskan bahwa pemerintah daerah siap memberikan dukungan dalam mengatasi berbagai kendala pengembangan usaha perikanan, sepanjang pelaksanaannya mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Perkuat Kolaborasi untuk Kemandirian Masyarakat Sekitar Hutan

Pelatihan budidaya ikan terpadu ini menjadi bentuk kolaborasi antara Yayasan Tropenbos Indonesia, pemerintah daerah, KPH, P2MKP, dan kelompok masyarakat pengelola hutan desa.

Melalui materi budidaya ikan dan pembuatan pakan, peserta diharapkan memperoleh pengetahuan serta keterampilan praktis untuk mengembangkan usaha perikanan secara mandiri.

Peningkatan kapasitas masyarakat juga menjadi langkah penting dalam memperluas pilihan mata pencaharian, khususnya bagi kelompok usaha yang berada di sekitar kawasan hutan. Dengan adanya alternatif sumber penghasilan, ketergantungan terhadap pemanfaatan kawasan hutan diharapkan dapat dikurangi.

Keberadaan P2MKP sebagai lembaga pelatihan mandiri turut mendukung proses peningkatan keterampilan masyarakat melalui transfer pengetahuan dan pendampingan di bidang perikanan.

Melalui sinergi berbagai pihak, pengembangan budidaya ikan terpadu di Kabupaten Ketapang diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan kawasan hutan dapat berjalan beriringan.

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penguatan peran Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP). Sebagai lembaga pelatihan masyarakat yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sekaligus mendorong produktivitas usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), KKP menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memperkuat posisi P2MKP sebagai mitra strategis dalam menggerakkan ekonomi biru berbasis masyarakat.

Forum tersebut mengangkat tema “Optimalisasi Layanan Pusat Pelatihan KP dalam Penetapan dan Klasifikasi P2MKP Menuju Lembaga Pelatihan Masyarakat yang Berdaya Saing”. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di bidang pelatihan kelautan dan perikanan.

Baca Juga : KPH Hadiri Pelatihan Budidaya Ikan Terpadu untuk Tingkatkan

Penetapan dan Klasifikasi P2MKP Secara Objektif

Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menyampaikan bahwa penetapan P2MKP merupakan salah satu ujung tombak penguatan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan. Karena itu, proses penetapan dan klasifikasi lembaga perlu dilakukan secara objektif serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Melalui forum ini, kita pastikan penetapan dan klasifikasi dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Nyoman juga mendorong peningkatan kolaborasi antara P2MKP, satuan pendidikan vokasi, dan dunia usaha. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki daya saing.

Menurutnya, P2MKP perlu terus dikembangkan sebagai pusat inovasi dan kewirausahaan masyarakat. Dengan demikian, lembaga pelatihan ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan keterampilan, tetapi juga membantu memperkuat kegiatan usaha dan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Didukung Regulasi dan Menjangkau Berbagai Bidang Perikanan

Kepala Pusat Pelatihan KP, Lilly Aprilya Pregiwati, menegaskan bahwa penguatan peran P2MKP memiliki landasan regulasi, antara lain Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2024 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025.

Kedua regulasi tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan layanan penetapan dan klasifikasi P2MKP sebagai bagian dari layanan publik KKP.

Berdasarkan data yang disampaikan KKP pada November 2025, terdapat 107 P2MKP aktif yang tersebar di 22 provinsi dan 72 kabupaten/kota. Lembaga-lembaga tersebut bergerak dalam berbagai bidang, meliputi budi daya, pengolahan, penangkapan, konservasi, kerajinan tangan atau handicraft, hingga usaha garam.

Dari kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan, tercatat sebanyak 9.914 masyarakat telah mengikuti pelatihan, 1.255 orang telah tersertifikasi, dan 1.593 orang berhasil mendirikan usaha baru.

Capaian tersebut menunjukkan kontribusi P2MKP dalam memperluas akses peningkatan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

Lahirkan Inovasi dan Wirausaha Baru

Dampak pelatihan P2MKP terlihat dari tumbuhnya berbagai inovasi dan kegiatan usaha di sejumlah daerah. Lilly mencontohkan inovasi “Mobile Garam” di Pati serta pengembangan usaha produk olahan ikan di Tegal dan Baubau.

Contoh lainnya adalah Istiqomah, alumni P2MKP Bening Jati Anugrah Bogor. Setelah mengikuti proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi, ia berhasil mendirikan lembaga pelatihan sendiri di Aceh Besar dengan klasifikasi madya.

Selain mengembangkan lembaga pelatihan, Istiqomah juga memiliki dua dapur umum untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kisah tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa peningkatan kompetensi melalui pelatihan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sekaligus berkontribusi terhadap lingkungan sosial dan ekonomi di daerahnya.

Transformasi Layanan untuk P2MKP yang Berdaya Saing

Ke depan, Pusat Pelatihan KP berkomitmen memperkuat sistem penetapan, klasifikasi, dan pemantauan P2MKP. Langkah tersebut akan ditempuh melalui reformasi kebijakan, transformasi digital, serta pendampingan kelembagaan agar penyelenggaraan pelatihan semakin adaptif dan terukur.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menegaskan bahwa KKP terus mendorong peningkatan kompetensi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan program ekonomi biru yang berkelanjutan.

Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, dan kolaborasi lintas sektor, P2MKP diharapkan semakin berperan dalam mencetak masyarakat kelautan dan perikanan yang terampil, mandiri, serta mampu mengembangkan usaha produktif. Pada akhirnya, keberadaan P2MKP diharapkan turut memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.